Jakarta, CNN Indonesia —
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati berjanji bakal mencabut izin stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terbukti curang.
“Harus ada ketegasan terhadap SPBU yang melakukan kecurangan. Kita sepakat, cabut saja izinnya karena ini tidak bisa kita tolerir, khususnya untuk konsumen,” tegas Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
Nicke mengatakan masukan dari masyarakat juga akan dipertimbangkan oleh Pertamina. Akan tetapi, ia memberikan catatan di balik rencana mencabut izin pom bensin curang tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, ketersediaan BBM di daerah yang izin SPBU-nya dicabut perlu dipastikan aman. Nicke menegaskan jangan sampai pencabutan izin pom bensin nakal itu merugikan masyarakat setempat.
“Jadi, sebelum ada pengusaha baru yang menggantikan, tentu perlu ada temporary facility yang kita provide. Ketegasan perlu, kita harus menjaga dan menjamin dengan adanya penutupan-penutupan (SPBU curang) tersebut, tapi tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat,” jelasnya.
Ketegasan ini disampaikan Nicke usai dicecar sejumlah anggota Komisi VI DPR RI. Dua anggota yang melempar pertanyaan kepada jajaran direksi Pertamina soal SPBU curang antara lain politikus Partai Gerindra Khilmi dan adik menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan RB) Mufti Aimah Nurul Anam.
Khilmi mempertanyakan kasus penyegelan SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Karawang, Jawa Barat. Penyegelan tersebut dilakukan usai sidak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Sabtu (23/3).
Penyegelan dilakukan Zulhas Cs karena ada alat tambahan dalam mesin pengisian BBM. Ia menyebut penggunaan alat itu untuk mengakali meteran pengisian bensin sehingga merugikan konsumen.
Namun, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan SPBU yang disegel itu baru mendapatkan sertifikat dari Kemendag, tepat sebulan sebelum penyegelan.
Riva mengatakan Direktorat Metrologi Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag sudah melakukan tera ulang alias pengujian alat ukur di SPBU KM 42 tersebut.
“Untuk SPBU KM 42 secara spesifik kami sampaikan SPBU tersebut sudah ditera pada 24 Februari 2024 lalu dan sudah memiliki sertifikat tera oleh (direktorat) metrologi (Kemendag) sampai 1 tahun ke depan,” klarifikasi Riva.
Mendengar penjelasan PPN, Khilmi menyebut berarti Riva dan jajarannya sudah melaksanakan standar operasional prosedur (SOP). Akan tetapi, ia heran mengapa malah ditemukan indikasi kecurangan setelah SPBU itu sah mengantongi sertifikat.
Oleh karena itu, politikus Gerindra tersebut meminta Kemendag juga ikut bertanggung jawab. Pasalnya, peneraan atau pengecekan secara berkala alat ukur di SPBU menjadi ranah kementerian pimpinan Zulkifli Hasan.
“Padahal itu kan tera adanya di bawah Kemendag. Jadi, Kemendag harus bertanggung jawab soal ini. Kami (juga) harap peneraan ini harus diikuti dengan prosedur yang baik dari Pertamina Patra Niaga karena ini bisa menyebabkan kerugian-kerugian,” pesan Khilmi.
Di lain sisi, Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Aimah menyinggung soal dugaan kecurangan SPBU lain baru-baru ini, yakni BBM campur air di SPBU 34.17106 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Adik menpan RB itu mempertanyakan bagaimana kontrol Pertamina terhadap SPBU-SPBU tersebut, termasuk yang bermitra dengan para pengusaha. Mufti menegaskan banyak kendaraan yang mogok imbas insiden BBM campur air tersebut.
“Mungkin ini sudah dilakukan sejak jauh hari dan tidak ada kontrol dari Pertamina untuk melakukan pengawasan agar mereka bisa sesuai yang diharuskan. Mungkin tidak ada kontrol optimal dari Pertamina dan Patra Niaga,” curiga Mufti.
“Ibu (Nicke) kalau lihat komentar di TikTok, Facebook, dan manapun, ternyata itu (BBM campur air) bukan hanya terjadi di Bekasi. Di banyak tempat, termasuk di tempat kami di Jawa Timur yang sebenarnya secara geografi sangat mudah dikontrol Pertamina, tapi saya tidak tahu kenapa (kecolongan)? Apa terlalu lalai mengurus sesuatu yang besar sehingga yang berurusan langsung dengan rakyat tidak dilakukan?” imbuhnya.
(skt/pta)